PENGERTIAN NEGARA & DAERAH MENURUT PARA AHLI

thumbnail

PENGERTIAN NEGARA & DAERAH MENURUT PARA AHLI

Mata Kuliah Ilmu Negara
Kelas A & B : Semester IV Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Oleh : Alsar Andri

Lambang Negara
Pengertian Negara begitu beraneka ragam, tergantung dari sisi mana para ahli memandangnya. Dalam sejarah ketatanegaraan pengertian tentang Negara selalu berubah-ubah. Hal ini disebebkan karena pengertian-pengertian itu dilahirkan menurut perkembangan zaman dan juga berdasarkan alam pikiran yang dipengaruhi oleh beberapa aliran maupun paham-paham yang ada. Oleh karena pengertian Negara itu dilahirkan dari berbagai macam aliran atau paham, tidaklah mustahil pengertian Negara berbeda-beda mengikuti perkembangan zaman juga. Adapun beberapa pengertian Negara dan Daerah menurut beberapa ahli :

Menurut Roger H Soltou “Negara adalah alat agency atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat” (The state is an agency or authority managing or controlling these (common) affairs on behalf of and in the name of the community). Harold J Laski mengatakan “Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan Negara kalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu maupun oleh asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat. (The state is a society which is integrated by possessing a coercive authority legally supreme over any individual or group which is part of the society. A society is a group of human beings living together and working together for the satisfaction of their mutual wants. Such a society is a state when the way of life to wich both individuals and association must conform is defined by a coercive authority binding upon them all).[1]

Max Weber berpendapat “Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah” (The state is human society that (successfully) claims the monopoliy of thelegitimate use of physical a given territory). Sedangkan menurut Robert M. Mac Iver “ Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan system hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa” (The state is an asosiation which, acting through law as promulgated by a government endowed to this end with coercive power. Maintains within a community territorialy demarcated the external conditios of order). Sedangkan menurut Miriam Budiarjo “Negara adalah suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menutut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dari kekuasaan yang sah.[2]

Menurut Aristoteles “Negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Jean Bodin perpendapat “Negara adalah persekutuan dari pada keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat”. Menurut Hugo de Groot “Negara adalah suatu persekutuan yang sempurna dari orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum”. Menurut Bluntschil “Negara adalah suatu dari rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik disuatu daerah tertentu”. Hans Kelsen perpendapat “Negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa”. Menurut Prof Sumantri “Negara adalah suatu organisasi kekuasaan oleh karenanya dalam setiap organisasi yang bernama Negara selalu kita jumpai adanya organ atau alat perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada siapa pun juga yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaannya”.[3]

Menurut Prof Krannenburg “Negara adalah suatu system dari tugas-tugas umum dan organisasi-organisasi yang diatur, dalam usaha Negara untuk mencapai tujuannya yang juga menjadi tujuan rakyat atau masyarakat yang diliputi, maka harus ada pemerintah yang berdaulat. Menurut Prof Hoogerwerf “Negara adalah suatu kelompok yang terorganisasi, yaitu suatu kelompok yang mempunyai tujuan-tujuan yang sedikit banyak dipertimbangkan, pembagian tugas dan perpaduan kekuatan-kekuatan. Anggota-anggota kelompok ini para warga Negara, bermukim disuatu daerah tertentu, Negara memiliki di daerah ini, kekuasaan tertinggi yang diakui kedaulatannya. Ia menentukan bila perlu dengan jalan paksa dan kekerasan, batas-batas kekuasaan dari orang-orang dan kelompok dalam masyarakat di daerah ini. Hal ini tidak menghilangkan kenyataan bahwa kekuasaan Negara pun mempunyai batas-batas, umpamanya disebabkan kekuasaan dari badan internasional dan supra nasional. Kekuasan Negara di akui oleh warga Negara dan warga Negara lain, dengan kata lain, kekuasaan tertinggi disyahkan wewenang tertinggi. Maka ada suatu pimpinan yang diakui oleh warga Negara, yaitu pemerintahan. Dalam Al-Quran surah Ali Imran 104 dituliskan : “Dan hendaknya di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang makruf (kebaikan) dan mencegah dari yang munkar (keburukan). Merekalah orang-orang yang beruntung”. Segolongan umat itu adalah pemerintah yang sah, yang menjalankan public policy, bahkan berhak memaksa (seperti memungut pajak), mengajak kepada kebaikan (seperti Menteri Kesejahteraan Rakyat), serta mencegah keburukan (Seperti Adanya Penuntut Umum dan Polisi).[4]     

Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat disuatu daerah tertentu. Bagaimana bentuk dan coraknya, negara selalu merupakan organisasi kekuasaan. Organisasi kekuasaan ini selalu mempunyai tata pemerintahan. Dan tata pemerintahan ini selalu melaksanakan tata tertib atas suatu umat di daerah tertentu.[5]

Negara memiliki beberapa unsur untuk menjadi sebuah negara yang sah secara de facto dan de jure, adapun beberapa unsur itu adalah :

Unsur rakyat, rakyat sebagai unsur negara tidaklah sekedar sejumlah orang yang berada di tempat tertentu, melainkan yang paling penting di antara mereka adalah cita-cita untuk bersatu.

Unsur daerah, daerha atau terkadang dipakai istilah wilayah adalah merupakan unsur negara dengan syarat bahwa kekuasaan negara yang bersangkutan harus secara efektif diakui di seluruh wilayah negara yang bersangkutan.

Unsur pemerintahan yang berdaulat, unsur pemerintah ini biasanya dirumuskan berdaulat keluar dan kedalam. Berdaulat ke luar artinya mempunyai kedudukan yang sederajat dengan negara-negara lain. Berdaulat ke dalam artinya merupakan pemerintah/penguasa yang berwibawa.

Unsur pengakuan oleh negara-negara lain, ada dua macam bentuk pengakuan yakni pengakuan de facto adalah pengakuan atas fakta adanya negara dan pengakuan de jure adalah pengakuan atas sahnya suatu negara berdasarkan pertimbangan yuridis menurut hukum.

Unsur-unsur dari negara itu, harus diatur oleh seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah negara. Agar negara dapat berjalan secara teratur dan dapat mewujudkan cita-citanya sebagai sebuah negara. Pengaturan itu harus bersifat sah dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya, agar rakyat dapat teratur hidup aman, tentram serta dapat menegakkan hukum secara adil. Hal inilah yang dapat diwujudkan dalam bentuk kekuasaan ataupun pemerintahan.  

DAFTAR REFRENSI

[1] HM. Agus Santoso, 2013, Menyingkap Tabir Otonomi Daerah Di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 41-42.
[2] Ibid, hlm 43.
[3] Inu Kencana Syafi’ie, 2011, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta, PT Rineka Cipta, hlm 11.
[4] Ibid, hlm 12.
[5] Max Boli Sabon SH, 1992, Ilmu Negara Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm 24.

PENGERTIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENURUT PARA AHLI

thumbnail

PENGERTIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENURUT PARA AHLI

Kelas Konsentrasi Kebijakan Publik Semester VI, Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

Oleh : Alsar Andri

Pengertian implemtasi kebijakan menurut para ahli :

Kebijakan
Jones (1987) : Those activities directed toward putting a program into effect (Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya).

Van Horn dan Van meter (1975) : Those actions by public and private individual (or groups) that are the achievement or objectives set forth in prior policy ( Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas kebijakan).

Mazmanian & Sabatier Implementation is the carrying out of basic policy decision usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decisions (implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun bisa pula berbentuk perintah atau petunjuk  eksekutif atau keputusan badan peradilan. Secara lebih konkrit Mazmanian & Sabatier menyatakan bahwa fokus perhatian dalam implementasi yaitu memahami apa yg senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku, diantaranya adalah : Kejadian dan kegiatan yg timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan yg mencakup usaha mengadministrasikan maupun usaha menimbulkan dampak yang nyata pada masyarakat.

Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan, implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat  mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi, dan implementasi adalah tindakan intervensi itu sendiri. Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk mempengaruhi street level bureaucracy (Lipsky) untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku target group.

Implementasi merupakan proses yg penting dalam proses kebijakan, dan tak terpisahkan dari proses formulasi kebijakan (Jones, 1987). Sedangkan pandangan lain tentang implementasi bahkan jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya berupa impian atau rencana yg bagus dan tersimpan dalam arsip kalau tak diimplementasikan (Udoji, 1981). Tanpa implementasi kebijakan tak akan bisa mewujudkan hasilnya. Implementasi bukanlah proses yang sederhana, tetapi sangat kompleks dan rumit. Maka dari itu benturan kepentingan antar aktor baik administrator, petugas lapangan, maupun sasaran sering terjadi.

Selama implementasi sering terjadi beragam interprestasi atas tujuan, target maupun strateginya. Adapun yang mempengaruhi implementasi dari berbagai variabel, baik variabel individual maupun organisasional. Dalam prakteknya sering terjadi kegagalan dalam implementasi. Banyaknya kegagalan dalam implementasi kebijakan telah memunculkan kajian baru dalam studi kebijakan yaitu  studi implementasi kebijakan, guna menilai keberhasilan atau kinerja sebuah kebijakan maka dilakukan evaluasi kebijakan.

Ripley & Franklin (1985) : Ada dua fokus dalam melakukan implementasi :

1.    Compliance (kepatuhan) : Apakah implementor patuh pada aturan, juklak, jadwal dsb.
2.    What happening ? : Mempertanyakan bagimana kinerja implementasi, apa yang dicapai dsb. Dalam hal ini beberapa hal yang penting :

a.       Banyaknya aktor yang terlibat
b.      Kejelasan tujuan
c.       Partsipasi semua unit pemerintahan
d.      Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi

Kesimpulan  umum aktivitas implementasi meliputi :

1. Siapa pelaksananya
2. Berapa besar dana dan darimana diperoleh ?
3. Siapa sasarannya
4. Bagaimana manajemennya
5. Bagaimana kinerja dan keberhasilannya diukur

Faktor penentu keberhasilan implementasi :

1. Logika kebijakan itu sendiri
2. Kemampuan pelaksana dan ketersediaan sumber
3. Manajemen yang baik
4. Lingkungan dimana kebijakan diimplementasikan

Persoalan dalam implementasi :

Interprestasi : Kebijakan lebih bersifat strategis, sehingga Birokrat perlu menginterprestasikan atau mengoperasionalkan kebijakan tersebut. Pendayagunaan resources serta Manajemen program.

Prasarat keberhasilan implementasi :

Tiadanya hambatan eksternal
Tersedianya resources yg memadai
Good policy
Hubungan ketergantungan yang minimum
Pemahaman & kesepakatan terhadap tujuan
Tugas ditetapkan dengan urutan yang tepat
Komunikasi dan koordinasi lance
Ada dukungan otoritas


Kegagalan implementasi :

1.    Tidak bisa diimplementasikan
2.    Unsucsessfull implementation

Penyebab kegagalan sebuah kebijakan :

Bad policy : Perumusannya asal-asalan, kondisi internal belum siap, kondisi eksternal tidak memungkinkan.
Bad implementation : Pelaksana tidak memahami juklak, terjadi implementation gap.
Bad Luck

Faktor lain penyebab publik tidak mau melaksanakan kebijakan (Anderson, 1979) :

Kebijakan bertentangan dengan sistem nilai masyarakat.
Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum.
Keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi/ kelompok.
Tidak adanya kepastian hukum (terjadi pertentangan antara kebijakan satu dengan lainnya)

REFRENSI :

Anderson (1990) Public Policy Making.
Merilee Grindle (1988), Politics and Policy Implementation in the Third World.
George edwards III (1980), Implementing Public Policy.
William N Dunn, (1995)Public Policy Analysis.
Randall Ripley & Grace Franklin (1987), bureaucracy and Policy Implementation.
Daniel Mazmanian, Paul Sabatier(1986), Implementation and Public Policy.
Pressman & Wildavsky, (1988), Implementation.
Wayne Parsons (2005), Pengantar dan Praktek Analisis Kebijaakan.
Ryan Nugroho, (2003), Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi.
Budi Winarno, (2001),Kebijakan Publik.
Samodra Wibowo, dkk,(1994) Evaluasi Kebijakan Publik.
AG Subarsono,(2005) Analisis Kebijakan Publik.
Solichin Abdulwahab(1998), Analisis Kebiajakan Publik dari formulasi ke Implementasi.
Edi Suharto (2005), Analisis Kebijakan Publik



KONFLIK ORGANISASI PEMERINTAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN COVID-19 DI INDONESIA

thumbnail

Konflik Organisasi Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan COVID-19
Di Indonesia

Oleh : Tintin Permata
Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Izin COPAS ya Mbak Tintin Permata, artikelnya menarik buat nambah khasanah keilmuan mengenai MANAJEMEN KONFLIK. Kasusnyapun terbaru dan terhangat sedunia. Terimakasih Mbak Tintin Permata

Covid-19
Konflik organisasi ialah suatu ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota atau kelompok organisasi yang harus membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan-kegiatan kerja dan atau karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai atau persepsi.

Sebuah konflik dapat memberikan pengaruh besar bagi suatu kelompok organisasi maupun individual. Terkadang sebuah konflik dapat memberikan pengaruh yang bersifat positif atau pun negatif. Konflik dapat dikatakan memberikan pengaruh negatif jika konflik tersebut malah menjadikan suatu organisasi itu hancur atau menurun karena kurangnya kerjasama diantara anggota-anggotanya.

Menurut Robbin (1996), konflik organisasi adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat (sudut pandang) yang berpengaruh terhadap pihak-pihak yang terlibat baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif.

Konflik dapat menjadikan sebuah organisasi itu lebih baik atau bahkan lebih buruk tergantung bagaimana mereka menyikapi konflik tersebut. Seperti halnya saat ini Indonesia sedang mengalami beberapa konflik organisasi, yaitu diantaranya adalah perihal datangnya virus mematikan Covid -19.

Covid-19 atau sering kita dengar dengan kata penyakit corona ialah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus 2. Penyakit ini pertama kali muncul atau diidentifikasi pada tahun 2019 di Wuhan, China.
Namun pada awal tahun 2020, penyakit ini semakin ramai diperbincangkan bahkan sampai membuat resah seluruh masyarakat di dunia . Karena penyakit ini dengan cepat menular secara global melalui hal hal sepele yang tak terduga.

Beberapa hari atau minggu kebelakang masyarakat mengalami puncak keresahan setelah adanya berita yang secara tiba tiba menyebutkan bahwa virus tersebut sudah memasuki Negara Indonesia .
Dalam hal ini juga terdapat krisis organisasi dan komunikasi dimana instansi pemerintah malah langsung menyebar luaskan informasi tersebut yang awal mulanya pemerintah berfikir bahwa dengan adanya berita tersebut maka masyarakat indonesia akan tetap tenang dan lebih berahati-hati.

Tetapi dalam hal tersebut semuanya malah berbalik. Masyarakat mengalami kepanikan yang serius sehingga mereka dengan tergesa-gesa dan berebut untuk membeli masker dan sanitizer secara tidak wajar. Kesalahannya adalah pemerintah telalu menyepelekan berita tersebut hingga setelah itu banyak berita sama yang bermunculan, bahkan berita tersebut belum bisa diakui kebenarannya.

Menurut Spiegel (1994), ia menjelaskan beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk menangani sebuah konflik :

Berkompetisi, tindakan ini dilakukan jika seseorang lebih mementingkan kepentingan sendiri daripada kepentingan orang lain.

Menghindari konflik, tindakan ini dilakukan jika seseorang malah menghindari masalah tersebut hanya untuk menunda sebuah konflik yang terjadi.

Akomodasi, yaitu jika seseorang mengalah dan mengorbankan kepentingan diri sendiri agar oranglain mendapatkan keuntungan dari konflik tersebut.

Kompromi, tindakan ini dilakukan jika kedua belah pihak sama-sama berfikir bahwa hal tersebut sama-sama penting.

Berkolaborasi, tindakan ini dilakukan secara kerjasama untuk kepentingan bersama.

Dari beberapa tindakan di atas, pemerintah Indonesia saat ini sudah menggunakan salah satu tindakan tersebut untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19. Salah satu cara pencegahan penularan virus tersebut ialah dengan Social Distancing.

Social distancing adalah salah satu strategi kesehatan publik yang direkomendasikan untuk mencengah, melacak dan menghambat penyebaran virus. Caranya dengan menjaga jarak dengan mereka yang sedang sakit. Termasuk tidak menghadiri pertemuan dengan jumlah orang banyak seperti konser, festival, konferensi, ibadah atau acara olahraga. Tujuannya yaitu agar virus tersebut tidak cepat menular.

Sumber :



SIWAK : SUNNAH yang DITINGGALKAN

thumbnail

SIWAK : Sunnah yang DITINGGALKAN

SIWAK : Boleh lah kita katakan sebagai “PENGGOSOK GIGI” pada zamannya Rasulullah SAW, yang kemudian ini menjadi salah satu SUNNAH Beliau. Setiap tindak tanduk (Bukan Berarti Saja Ucapan), merupakan SUNNAH Rasulullah SAW yang tentu SETIAP SUNNAH dari Rasulullah SAW memiliki makna, kebermamfaatan serta kebaikan (meskipun tergolong pada kebaikan “GHAIB”). Barang pasti IYA, sebab Rasulullah SAW orang yang langsung dituntun oleh ALLAH SWT melalui malaikat JIBRIL, dan salah satu SUNNAH Rasulullah SAW yang mengandung Hikmah adalah BERSIWAK.

Namun sayanglah terucap, BERSIWAK tak banyak yang melakoninya di Dunia Modern sekarang, sebab memang peran SIWAK tergantikan dengan BURUS GIGI (GUNDAR GIGI : Red Bahasa Daerah Melayu Kuantan Singingi), dengan berbagai macam merk, fungsi, bentuk dan tawaran varian lainnya. Tapi : TIDAK sebenarnya bisa digatikan, peran SIWAK dengan GUNDAR GIGI karena memang dua barang ini berbeda meskipun fungsinya “Hampir-Hampir” samalah membersihkan Gigi. Siwak sangat banyak mamfaatnya, mulai dari dapat mencerdaskan OTAK (Tuntunan Salah Satu Dalam Menuntut Ilmu Adalah BERSIWAK : Sekarang diartikan Gosok GIGI “By Imam Syafii” karena ada zat yang terkandung dalam SIWAK yang dapat mencerdaskan OTAK), memperkuat Gusi dan lagi mendapat pahala karena menghidupkan SUNNAH Rasulullah SAW. Namun karena alasan ekonomis dan lain sebagainya orang melupakan SIWAK dan menggantikan dengan FUNGSI yang sejenis.

Baiklah saya akan menceritakan betapa pentingnya BERSIWAK bagi kehidupan Muslim, meskipun terkesan agak anekdot (cerita lucu).

“Suatu ketika (Ntah Kapan, nun nan Jauh Di Sana), sebut saja pada masa Pemerintahan Islam. Terjadilah peperangan, yang mengharuskan tentara Islam bermukim dimedan perang, dibarak-barak dan tenda-tenda. Usai melakukan perang, Umat Islam kala itu menderita kekalahan yang amat sangat. Maka kembalilah mereka ke barak-barak, Panglima Perang amat murkalah dengan kekalahan ini tidak biasanya pasukan Islam kalah dalam peperangan, maka beliau memantau langsung kebarak-barak dan dengan Nada tegas mengatakan “Pasti Ada SUNNAH Rasulullah SAW yang Kita Tinggalkan” (memang ruh kekuatan Islam ada pada Hubungan amaliyahnya dengan ALLAH SWT). “Berucaplah salah satu dari prajurit, Iya Panglima ada SUNNAH Rasulullah SAW yang KAMI TINGGALKAN”. Panglima kembali bertanya “Apa SUNNAH Rasulullah SAW yang KALIAN TINGGALKAN ?”. Prajurit kembali menjawab “BERSIWAK ya Panglima”. Berkata kembali Panglima “ Jika begitu mulai sekarang BERSIWAKLAH kalian”.

Sehabis dari itu, semua pasukan Islam bersiwak dalam barak-barak mereka (tentu pula dengan tidak meningggalkan amaliyah lainnya) sembari menunggu instruksi perang lanjutan. Dalam diam-diam, ternyata pasukan Islam dimata-matai oleh pasukan lawan (spionase), tentu kegiatan SPIONASE ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kekuatan umat Islam yang tinggal. Mata-mata musuh sangat heran dan terkejut melihat apa yang dilakukan oleh pasukan Islam dalam barak-baraknya (BERSIWAK), mereka saling berkata “Aduh Mak, GIGI aja mereka ASAH apalagi PEDANG”.

Melihat kondisi ini maka dilaporkanlah oleh mata-mata pada Komandan mereka, dan tak jadilah mereka melakukan penyerangan terhadap pasukan Islam. Umat Islam pulang dengan membawa KEMENANGAN dan IZZAHnya Islam, begitulah satu SUNNAH yang kita lakukan akan membawa dampak yang besar bagi Kejayaan Islam apalgi semua SUNNAH yang kita lakukan.

Wallahu A’lam Bishawab  

Pejuang SERTIFIKASI

thumbnail

Pejuang SERTIFIKASI

Saya dan Ayah sama-sama pejuang SERTIFIKASI. Sempat terlunta-lunta (KETIDAKJELASAN) nasib Ayah & SERTIFIKASI (Kurang Lebih 3 Tahun peantian), karena syarat SERTIFIKASI Guru kala itu S-1 (Starata Satu) sedangkan Ayah pendidikan hanya D-1 (Diploma Satu). Nasib berucap lain, Ayah diuntungkan dengan Kebijakan Pemerintah (Boleh tidak S-1, dengan ketentuan syarat umur dan masa BHAKTI). Alhamdulillah Ayah LULUS SERTIIFIKASI GURU, meskipun pada MASA AKHIR BHAKTI (2 Tahun Lagi Masuk Masa Pensiun) dengan Penuh Lika-Liku dan rekan sejawat Ayah lebih dulu menikmati SERTIFIKASI (yang katanya bentuk perhatian Pemerintah dan di damba-damba oleh setiap  ………..?).

Tentulah SERTIFIKASI, harus sejalan dengan ………, ! DEDIKASI Ayah dalam dunia PENDIDIKAN tidaklah diragukan, BHAKTI Ayah dihabiskan SEPENUHNYA pada lembaga PENDIDIKAN mula awal Ayah di angakat dengan SK DAERAH TERPENCIL sampai MASUK MASA PENSIUN, Ayah tidak pernah berpindah SEKOLAH (Meskipun dulu sempat ingin pindah ke kampung Halaman, dan kami Anak-Anaknya harus terpisah demi pendidikan. Namun takdir berkata lain) sempat pula saya tawarkan dan mengurus Pindah Ayah, namun Ayah menolak untuk pindah dan ingin menghabiskan masa BHAKTI nya di SEKOLAH pertama. (teman se angkatan Ayah sudah banyak yang pindah, tinggal Ayah dan beberapa yang lain).

Disisi lain, sangat tidak LINEAR-lah saya di BANDING pengalaman Ayah tentang SERTIFIKASI. Saya yang baru 2 Tahun mengabdi di DUNIA PENDIDIKAN sudah terpanggil SERTFIKASI dengan modal Pendidikan Standar Dosenlah katanya (aturannya memang begitu, dan tahun ini panggilan ke dua). Alhasil Saya belum LULUS SERTIFIKASI DOSEN (panggilan pertama terkendala test TKDA & TOEF, panggilan kedua Tidak Mengikuti SISTEM BARU “SISTER”).
Berkaca pengalaman AYAH, tentu obat tersendiri dan pelipur HATI bagi saya. Tidak semua orang paham situasi PSIKOLOGIS seseorang. Terkadang lain pada PANDANGAN ORANG, tentu tak samalah yang TERBAIK di MATA ALLAH Swt. Setiap Ayah Pejuang & Pahlawan Bagi Anaknya.

#CERITAyah&Saya

EKSISTENSI KEBUDAYAAN MELAYU DI TENGAH ARUS GLOBALISASI

thumbnail


EKSISTENSI KEBUDAYAAN MELAYU DI TENGAH ARUS GLOBALISASI

Alsar Andri
Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi
Alsar_Andri@yahoo.co.id

Abstrak 
Arus globalisasi telah memasuki Provinsi Riau dan telah mengikis nilai-nilai kebudayaan melayu Riau yang identik dengan agama Islam. Nilai-nilai dan Norma-norma  yang telah memudar itu ialah nilai kepatutan dan norma kesusilaan, dapat di lihat pada kota Pekanbaru yang menjadi pusat ibuka di Provinsi Riau, yang terlebih dahulu merasakan dampak dari arus globalisasi. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebudayaan melayu Riau mampu bertahan di tengah arus globalisasi, dan untuk mengetahui nilai-nilai luhur kebudayaan melayu yang dapat melestarikan dalam mempertahankan kebudayaan melayu.