PENGERTIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENURUT PARA AHLI

PENGERTIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENURUT PARA AHLI

Kelas Konsentrasi Kebijakan Publik Semester VI, Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

Oleh : Alsar Andri

Pengertian implemtasi kebijakan menurut para ahli :

Kebijakan

Jones (1987) : Those activities directed toward putting a program into effect (Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya).

Van Horn dan Van meter (1975) : Those actions by public and private individual (or groups) that are the achievement or objectives set forth in prior policy ( Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas kebijakan).

Mazmanian & Sabatier Implementation is the carrying out of basic policy decision usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decisions (implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun bisa pula berbentuk perintah atau petunjuk  eksekutif atau keputusan badan peradilan. Secara lebih konkrit Mazmanian & Sabatier menyatakan bahwa fokus perhatian dalam implementasi yaitu memahami apa yg senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku, diantaranya adalah : Kejadian dan kegiatan yg timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan yg mencakup usaha mengadministrasikan maupun usaha menimbulkan dampak yang nyata pada masyarakat.

Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan, implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat  mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi, dan implementasi adalah tindakan intervensi itu sendiri. Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk mempengaruhi street level bureaucracy (Lipsky) untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku target group.

Implementasi merupakan proses yg penting dalam proses kebijakan, dan tak terpisahkan dari proses formulasi kebijakan (Jones, 1987). Sedangkan pandangan lain tentang implementasi bahkan jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya berupa impian atau rencana yg bagus dan tersimpan dalam arsip kalau tak diimplementasikan (Udoji, 1981). Tanpa implementasi kebijakan tak akan bisa mewujudkan hasilnya. Implementasi bukanlah proses yang sederhana, tetapi sangat kompleks dan rumit. Maka dari itu benturan kepentingan antar aktor baik administrator, petugas lapangan, maupun sasaran sering terjadi.

Selama implementasi sering terjadi beragam interprestasi atas tujuan, target maupun strateginya. Adapun yang mempengaruhi implementasi dari berbagai variabel, baik variabel individual maupun organisasional. Dalam prakteknya sering terjadi kegagalan dalam implementasi. Banyaknya kegagalan dalam implementasi kebijakan telah memunculkan kajian baru dalam studi kebijakan yaitu  studi implementasi kebijakan, guna menilai keberhasilan atau kinerja sebuah kebijakan maka dilakukan evaluasi kebijakan.

Ripley & Franklin (1985) : Ada dua fokus dalam melakukan implementasi :

1.    Compliance (kepatuhan) : Apakah implementor patuh pada aturan, juklak, jadwal dsb.

2.    What happening ? : Mempertanyakan bagimana kinerja implementasi, apa yang dicapai dsb. Dalam hal ini beberapa hal yang penting :

a.       Banyaknya aktor yang terlibat

b.      Kejelasan tujuan

c.       Partsipasi semua unit pemerintahan

d.      Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi

Kesimpulan  umum aktivitas implementasi meliputi :

1. Siapa pelaksananya

2. Berapa besar dana dan darimana diperoleh ?

3. Siapa sasarannya

4. Bagaimana manajemennya

5. Bagaimana kinerja dan keberhasilannya diukur

Faktor penentu keberhasilan implementasi :

1. Logika kebijakan itu sendiri

2. Kemampuan pelaksana dan ketersediaan sumber

3. Manajemen yang baik

4. Lingkungan dimana kebijakan diimplementasikan

Persoalan dalam implementasi :

Interprestasi : Kebijakan lebih bersifat strategis, sehingga Birokrat perlu menginterprestasikan atau mengoperasionalkan kebijakan tersebut. Pendayagunaan resources serta Manajemen program.

Prasarat keberhasilan implementasi :

Tiadanya hambatan eksternal

Tersedianya resources yg memadai

Good policy

Hubungan ketergantungan yang minimum

Pemahaman & kesepakatan terhadap tujuan

Tugas ditetapkan dengan urutan yang tepat

Komunikasi dan koordinasi lance

Ada dukungan otoritas

Kegagalan implementasi :

1.    Tidak bisa diimplementasikan

2.    Unsucsessfull implementation

Penyebab kegagalan sebuah kebijakan :

Bad policy : Perumusannya asal-asalan, kondisi internal belum siap, kondisi eksternal tidak memungkinkan.

Bad implementation : Pelaksana tidak memahami juklak, terjadi implementation gap.

Bad Luck

Faktor lain penyebab publik tidak mau melaksanakan kebijakan (Anderson, 1979) :

Kebijakan bertentangan dengan sistem nilai masyarakat.

Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum.

Keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi/ kelompok.

Tidak adanya kepastian hukum (terjadi pertentangan antara kebijakan satu dengan lainnya)

REFRENSI :

Anderson (1990) Public Policy Making.

Merilee Grindle (1988), Politics and Policy Implementation in the Third World.

George edwards III (1980), Implementing Public Policy.

William N Dunn, (1995)Public Policy Analysis.

Randall Ripley & Grace Franklin (1987), bureaucracy and Policy Implementation.

Daniel Mazmanian, Paul Sabatier(1986), Implementation and Public Policy.

Pressman & Wildavsky, (1988), Implementation.

Wayne Parsons (2005), Pengantar dan Praktek Analisis Kebijaakan.

Ryan Nugroho, (2003), Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi.

Budi Winarno, (2001),Kebijakan Publik.

Samodra Wibowo, dkk,(1994) Evaluasi Kebijakan Publik.

AG Subarsono,(2005) Analisis Kebijakan Publik.

Solichin Abdulwahab(1998), Analisis Kebiajakan Publik dari formulasi ke Implementasi.

Edi Suharto (2005), Analisis Kebijakan Publik