PERLUNYA REVITALISASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

PERLUNYA REVITALISASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Kelas Konsentrasi Kebijakan Publik Semester VI

Program Studi Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Oleh : Alsar Andri

Mengapa Lebih Banyak Kebijakan yang Gagal Dibanding yang Berhasil

Revitalisasi Kebijakan

Presman dan Wildavsky tahun 1970, telah melakukan suatu studi untuk memahami mengapa implementasi berbagai program yang dirancang oleh pemerintah pusat (federal government) cenderung gagal ketika diimplementasikan oleh pemerintah Negara bagian (state government). Kebijakan yang dirancang secara baik kenyataannnya setelah diimplementasikan jauh dari harapan, bak panggang jauh dari api. Dokumen kebijakan itu misalnya : undang-undang, peraturan pemerintah, regulasi setingkat menteri dan program pembangunan rutin tahunan. Kegagalan implementasi ini tidak hanya terjadi di Negara berkembang saja termasuk di Negara maju sekalipun sulit untuk dilakukan.

Dalam kasus Indonesia kita dapat melihat di TV dan membaca di media cetak bahkan dapat merasakan langsung kejadian kegagalan implemnetasi kebijakan program dan proyek pembangunan ditingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten. Contoh kebijakan yang terbilang gagal secara implemntasi adalah program anti kemiskinan, inpres daerah tertinggal (IDT) bantuan langsung tunai (BLT) dan PNPM Mandiri.

Berbagai factor yang disinyalir penyebab kegagalan implementasi. Selain masalah KKN juga variabel penjelas yang lain seperti : penyeragaman kebijakan, lemahnya dukungan pemerintah daerah dan rendahnya pengetahuan kelompok sasaran.

Alasan untuk kita prihatin terhadap keggalan implementasi :

Pertama : Kerugian secara finansial. Kerugian masyarakat akibat biaya yang dikeluarkan dalam pengimplemntasian kebijakan tersebut.

Kedua : Hilangnya Kesempatan (lost of opportunity). Karena kegagalan implementasi, maka kesempatan untuk alokasi kegiatan lainnya pun akan terkendala disebabkan skala prioritas.

Proses implementasi bukanlah hal yang mudah, prosesnya bukan hanya aktivitas administrative semata, yaitu sebagai fungsi pembagian kerja semata, pemberian perintah dan mengawasi (command and control). Namun kenyataannya implementasi tersebut melibatkan berbagai elemen seperti : kualitas kebijakan, kapasitas organisasi, kemmapuan SDM serta keberhasilan implementasi juga dipengaruhi oleh pemahaman mendalam mengenai berbagai elemen, bekerja secara harmonis ditandai dengan : interaksi antar actor, kapasitas pelaksana di lapangan, strategi penyampain informasi dan sosialisasi serta kapasitas organisasi.

Kerumitan bisa bertambah ketika kebijakan yang diimplementasikan tidak dirumuskan secara jelas sebagai akibat kompromi politik. Hal ini akan membuat interpretasi tentang maksud dan tujaun kebijakan dan akan terjadi deviasi tujuan atas kebijakan tersebut.

Konseptualisasi Implementasi     

Menurut ilmuwan agar mendapat pemahaman yang baik terhadap sebuah kebijakan, maka kebiajakn public harus diurai sebagai tahapan-tahapan, yaitu : agenda setting, formulasi, legitimasi, implementasi, evaluasi, reformulasi dan terminasi. Dari siklus kebijakan tersebut maka dapat dilihat implementasi hanyalah salah satu dari bagian siklus tersebut. Pada hakikatnya dalam mengatasi persoalan implementasi yang cenderung gagal, maka kita harus memahami kebijakan sebagai suatu yang komprehensif tidak ada pemisahan kebijakan dari sudut pandang politik maupun administrative (dikhotonomi).

Maka selanjutnya kita harus memahami kebijakan sebagai bagian dari proses atau siklus kebiajakan (part of the stage of the policy process). Pendekatan lainnya, implementasi kebijakan dilihat sebagai suatu study atau sebagai bidang kajian (field of study).implementasi sebagai studi, tentu memiliki berbagai element penting, yaitu : subject matter (ontologi), cara memahami obyek yang dipelajari (epistomologi) dan rekomendasi tindakan yang diperlukan (aksiologi). Keberhasilan implementasi (kinerja implementasi) bervariasi menurut berbagai variabel, baik para implementor, tipe kebijakan, jenis kelompok sasaran dan lain sebagainya. Oleh karena itu, apabila meminjam logika yang positivistic, upaya untuk menjelaskan fenomena implementasi seringkali digambarkan sebagai hubungan antara variabel tergantung (depedent variable) yaitu kinerja implementasi dengan variabel bebas (independent variable) misalnya : tipe kebijakan, kualitas SDM birokrasi sebagai implementor, dukungan kelompok sasaran dan lain-lain.

Sumber :

Ewan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulstyaningsih, 2015, Implementasi Kebijakan : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Yogyakarta, Gava Media.