PENGERTIAN NEGARA & DAERAH MENURUT PARA AHLI

PENGERTIAN NEGARA & DAERAH MENURUT PARA AHLI

Mata Kuliah Ilmu Negara

Kelas A & B : Semester IV Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Oleh : Alsar Andri

Lambang Negara

Pengertian Negara begitu beraneka ragam, tergantung dari sisi mana para ahli memandangnya. Dalam sejarah ketatanegaraan pengertian tentang Negara selalu berubah-ubah. Hal ini disebebkan karena pengertian-pengertian itu dilahirkan menurut perkembangan zaman dan juga berdasarkan alam pikiran yang dipengaruhi oleh beberapa aliran maupun paham-paham yang ada. Oleh karena pengertian Negara itu dilahirkan dari berbagai macam aliran atau paham, tidaklah mustahil pengertian Negara berbeda-beda mengikuti perkembangan zaman juga. Adapun beberapa pengertian Negara dan Daerah menurut beberapa ahli :

Menurut Roger H Soltou “Negara adalah alat agency atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat” (The state is an agency or authority managing or controlling these (common) affairs on behalf of and in the name of the community). Harold J Laski mengatakan “Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan Negara kalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu maupun oleh asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat. (The state is a society which is integrated by possessing a coercive authority legally supreme over any individual or group which is part of the society. A society is a group of human beings living together and working together for the satisfaction of their mutual wants. Such a society is a state when the way of life to wich both individuals and association must conform is defined by a coercive authority binding upon them all).[1]

Max Weber berpendapat “Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah” (The state is human society that (successfully) claims the monopoliy of thelegitimate use of physical a given territory). Sedangkan menurut Robert M. Mac Iver “ Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan system hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa” (The state is an asosiation which, acting through law as promulgated by a government endowed to this end with coercive power. Maintains within a community territorialy demarcated the external conditios of order). Sedangkan menurut Miriam Budiarjo “Negara adalah suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menutut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dari kekuasaan yang sah.[2]

Menurut Aristoteles “Negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Jean Bodin perpendapat “Negara adalah persekutuan dari pada keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat”. Menurut Hugo de Groot “Negara adalah suatu persekutuan yang sempurna dari orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum”. Menurut Bluntschil “Negara adalah suatu dari rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik disuatu daerah tertentu”. Hans Kelsen perpendapat “Negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa”. Menurut Prof Sumantri “Negara adalah suatu organisasi kekuasaan oleh karenanya dalam setiap organisasi yang bernama Negara selalu kita jumpai adanya organ atau alat perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada siapa pun juga yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaannya”.[3]

Menurut Prof Krannenburg “Negara adalah suatu system dari tugas-tugas umum dan organisasi-organisasi yang diatur, dalam usaha Negara untuk mencapai tujuannya yang juga menjadi tujuan rakyat atau masyarakat yang diliputi, maka harus ada pemerintah yang berdaulat. Menurut Prof Hoogerwerf “Negara adalah suatu kelompok yang terorganisasi, yaitu suatu kelompok yang mempunyai tujuan-tujuan yang sedikit banyak dipertimbangkan, pembagian tugas dan perpaduan kekuatan-kekuatan. Anggota-anggota kelompok ini para warga Negara, bermukim disuatu daerah tertentu, Negara memiliki di daerah ini, kekuasaan tertinggi yang diakui kedaulatannya. Ia menentukan bila perlu dengan jalan paksa dan kekerasan, batas-batas kekuasaan dari orang-orang dan kelompok dalam masyarakat di daerah ini. Hal ini tidak menghilangkan kenyataan bahwa kekuasaan Negara pun mempunyai batas-batas, umpamanya disebabkan kekuasaan dari badan internasional dan supra nasional. Kekuasan Negara di akui oleh warga Negara dan warga Negara lain, dengan kata lain, kekuasaan tertinggi disyahkan wewenang tertinggi. Maka ada suatu pimpinan yang diakui oleh warga Negara, yaitu pemerintahan. Dalam Al-Quran surah Ali Imran 104 dituliskan : “Dan hendaknya di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang makruf (kebaikan) dan mencegah dari yang munkar (keburukan). Merekalah orang-orang yang beruntung”. Segolongan umat itu adalah pemerintah yang sah, yang menjalankan public policy, bahkan berhak memaksa (seperti memungut pajak), mengajak kepada kebaikan (seperti Menteri Kesejahteraan Rakyat), serta mencegah keburukan (Seperti Adanya Penuntut Umum dan Polisi).[4]     

Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat disuatu daerah tertentu. Bagaimana bentuk dan coraknya, negara selalu merupakan organisasi kekuasaan. Organisasi kekuasaan ini selalu mempunyai tata pemerintahan. Dan tata pemerintahan ini selalu melaksanakan tata tertib atas suatu umat di daerah tertentu.[5]

Negara memiliki beberapa unsur untuk menjadi sebuah negara yang sah secara de facto dan de jure, adapun beberapa unsur itu adalah :

Unsur rakyat, rakyat sebagai unsur negara tidaklah sekedar sejumlah orang yang berada di tempat tertentu, melainkan yang paling penting di antara mereka adalah cita-cita untuk bersatu.

Unsur daerah, daerha atau terkadang dipakai istilah wilayah adalah merupakan unsur negara dengan syarat bahwa kekuasaan negara yang bersangkutan harus secara efektif diakui di seluruh wilayah negara yang bersangkutan.

Unsur pemerintahan yang berdaulat, unsur pemerintah ini biasanya dirumuskan berdaulat keluar dan kedalam. Berdaulat ke luar artinya mempunyai kedudukan yang sederajat dengan negara-negara lain. Berdaulat ke dalam artinya merupakan pemerintah/penguasa yang berwibawa.

Unsur pengakuan oleh negara-negara lain, ada dua macam bentuk pengakuan yakni pengakuan de facto adalah pengakuan atas fakta adanya negara dan pengakuan de jure adalah pengakuan atas sahnya suatu negara berdasarkan pertimbangan yuridis menurut hukum.

Unsur-unsur dari negara itu, harus diatur oleh seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah negara. Agar negara dapat berjalan secara teratur dan dapat mewujudkan cita-citanya sebagai sebuah negara. Pengaturan itu harus bersifat sah dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya, agar rakyat dapat teratur hidup aman, tentram serta dapat menegakkan hukum secara adil. Hal inilah yang dapat diwujudkan dalam bentuk kekuasaan ataupun pemerintahan.  

DAFTAR REFRENSI

[1] HM. Agus Santoso, 2013, Menyingkap Tabir Otonomi Daerah Di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 41-42.

[2] Ibid, hlm 43.

[3] Inu Kencana Syafi’ie, 2011, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta, PT Rineka Cipta, hlm 11.

[4] Ibid, hlm 12.

[5] Max Boli Sabon SH, 1992, Ilmu Negara Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm 24.