TEORI PEMBENARAN HUKUM NEGARA KELAS ANA IV B FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

TEORI PEMBENARAN HUKUM NEGARA KELAS ANA IV B FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

Mata Kuliah Ilmu Negara

Kelas B : Semester IV Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Oleh : Alsar Andri

Prabu Angling Dharma

Teori pembenaran hukum Negara atau teori penghalalan tindakan-tindakan penguasa atau Rechtsvaardinging Theorieen membahas tentang dasar-dasar yang dijadikan alas an-alasan sehingga tindakan penguasa Negara dapat dibenarkan. Secara nyata Negara itu memiliki kekuasaan. Bagaimana legitimasinya kekuasaan itu. Utuk mengetahui hal legitimasi kekuasaan itu dapat dikemukan 4 macam teori :

1. PEMBENARAN NEGARA DARI SUDUT KE TUHANAN (THEO CRATISCHE THEORIEEN)

Teori ini beranggapan tindakan penguasa/Negara itu selalu benar, sebab didasarkan Negara itu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan Negara ada secara langsung da nada tidak secara langsung. Ciri Tuhan menciptakan Negara secara langsung yaitu penguasa itu berkuasa karena menerima wahyu dari Tuhan. Sedangkan ciri Tuhan menciptakan Negara tidak langsung yaitupenguasa itu diberi kuasa karena Kodarat Tuhan. Ini tergambar dari ungkapan dalam buku “De Civitate Dei” Negara Tuhan.

2.    PEMBENARAN NEGARA DARI SUDUT KEKUATAN

Siapa yang berkemampuan memiliki kekuatan maka mereka akan mendapat kekuasaan dan memegang tampuk pemerintahan. Kekuatan itu meliputi kekuasaan jasmani (phssic), kekuatan jasmani (psychis) atau kekuatan materi (kebendaan) maupun kekuatan politik.

3.    PEMBENARAN NEGARA DARI SUDUT HUKUM

Dalam teori ini bahwa tindakan pemerintah itu dibenarkan karena didasarkan kepada hukum. Teori merinci lagi tentang hokum-hukum yaitu : Hukum Keluarga (Patriarchal), Hukum Kebendaan (Patrimonial) dan Hukum Perjanjian. Penjelasan diantaranya adalah :

TEORI PATRIARCHAL

Zaman dahulu masyarakat sangat sederhana dan masih bersifat keluarga. Maka dalam keluarga itu yang diangkat menjadi kepala keluarga adalah orang yang kuat, berjasa dan bijaksana dalam sikap keluarganya, istilahnya adalah PRIMUS INTERPARIS.

TEORI PATRIMONIAL

Patrimonial berasal dari istilah patrimonium yang artinya adalah hak milik. Oleh karena raja mempunyai hak milik terhadap daerahnya. Maka semua penduduk didaerahnya harus tunduk kepadanya.

TEORI PERJANJIAN

Teori-teori perjanjian dikemukan oleh tiga tokoh yang terkemuka tentang dasar hokum bagi kekuasaan Negara yaitu : Thomas Hobbes, John Locke dan Jean Jacques Rousseau. Ketiganya hendak mengembalikan kekuasaan raja pada waktu pemindahan manusia-manusia yang hidup dalam status naturalis kepada status civilis melalui suatu perjanjian masyarakatnya.

4.    PEMBENARAN NEGARA DARI SUDUT LAIN-LAIN

THEORI ETHIS/TEORI ETIKA

Menurut teori ini maka Negara itu ada karena suatu keharusan susila. PLATO menagtakan manusia tidak akan ada bila manusia itu belum bernegara. EMANUAL KANT berpendapat tanpa adanya Negara manusia itu tidak dapat tunduk pada hokum-hukum yang dikeluarkan. Sedangkan pendapat WOLF keharusan membentuk Negara merupakan keharusan moral yang tinggi.

TEORI ABSOLUT DARI HEGEL

Menurut Hegel maka manusia itu tujuannya untuk kembali pada cita-cita yang absolut dan penjelmaan dari pada cita-cita yang absolut dari manusia itu adalah Negara. Tindakan dari Negara itu dibenarkan karena Negara yang dicita-citakan oleh manusia-manusia itu tadi.

THEORI PSYCHOLOGIS

Teori ini mengatakan bahwa alas an pembenaran Negara itu adalah berdasarkan pada unsur psychologis manusia. Misalnya dikarenakan rasa takut, rasa kasih saying dan lain-lainnya, dengan demikian tindakan Negara itu dibenarkan.

SUMBER :

Abu Daud Busroh, 2018, Ilmu Negara, Jakarta, Bumi Aksara.

Max Boli Sabon dkk, 1992, Ilmu Negara : Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.